nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menawarkan sejumlah solusi dalam proses kaderisasi pemimpin nasional. Diperlukan adanya revitalisasi peran dan fungsi partai politik (Parpol) dalam melakukan rekrutmen dan individu di dalamnya dilibatkan aktif. 

Selama ini, kata Tjahjo banyak pihak yang mengeluhkan sistem pemilu yang buruk sehingga menjadi penyebab terjadinya ‘Bad Governance’. Kondisi ini tentu dinilai akan memiliki implikasi langsung pada kegagalan parpol mengembangkan karakter kepemimpinan transformatif. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

“Pertama, tersedianya sistem dan aturan penyelenggaraan pemilu yang lebih operasional untuk menjamin pelaksanaan demorasi multiaspek,” kata Tjahjo saat menghadiri diskusi PPRA LVI 2017 di Lemhanas RI, Jumat (21/4). 

Kedua, kemampuan dan integritas penyelenggara pemilu. Ketiga, terbukanya peluang bagi kandidat pemimpin ideal untuk masuk dalam pertarungan pemilu. Yakni, figur berkarakter kuat, visioner, jujur dan berani. Serta idealisme tak pernah menipu rakyat. Budaya politik dan partisipasi masyarakat. 

“Kelima adalah budaya hukum masyarakat,” tambah dia. 

Tjahjo mengatakan, kaderisasi perlu dilakukan untuk mempersiapkan calon pemimpin terbaik masa depan, dan itu sebaiknya dilakukan sejak dini. (p/ab)